Pangan, Pertanian, dan Perubahan Iklim : Sebuah Tantangan

image

Bisnis.com, JAKARTA—Sektor pertanian memainkan peran krusial dalam perekonomian negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Secara global, Bank Dunia mencatat sektor ini menyerap sekitar 28,14?ri total tenaga kerja. Di Indonesia, serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai  30%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan per Agustus 2019 berjumlah 34,58 juta. Angka tersebut setara dengan 27,33?ri seluruh pekerja di lapangan pekerjaan utama yang mencapai 126,51 juta orang.

Kontribusi pertanian tak hanya sampai di sana. Sampai kuartal III/2019, sekitar 13,45% struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh pertanian, kedua terbesar setelah sektor industri. Pada 2018, nilai PDB pertanian bahkan mencapai Rp1.900 triliun.

Besarnya nilai ekonomi pertanian tak datang tanpa konsekuensi. Pada saat yang sama, perkembangan sektor ini diikuti pula dengan dampak pada lingkungan. Data World Resource Institute (WRI) menyebutkan bahwa hampir seperempat dari seluruh emisi gas rumah kaca (GRK) yang mengakibatkan pemanasan bumi berasal dari produksi pangan dan perubahan penggunaan lahan sehubungan dengannya.

Di Indonesia, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 11?ri total emisi GRK nasional yang mencapai 1,15 juta Gg CO2e atau setara 121.686 Gg CO2e pada 2017. Volume emisi tersebut naik 4,28% dibanding 2016 yang berjumlah 116.690 Gg CO2e.

Sekelumit dampak lingkungan yang hadir dari perkembangan pertanian konvesional lantas membuat pertanian organik muncul sebagai alternatif. Hal ini didukung pula oleh kesimpulan berbagai riset yang menyebutkan bahwa pertanian organik memang menghasilkan emisi yang lebih rendah karena penggunaan pestisida, pupuk, dan herbisida yang lebih sedikit.

Namun pengembangan pertanian organik justru tak sebanding dengan kebutuhan pangan yang kian meningkat. Sebuah penelitian yang diterbitkan Nature Communications pada Oktober lalu menyebutkan bahwa volume pangan yang ditanam di setiap unit area organik justru 40% lebih rendah dibanding non-organik. Penurunan emisi pun dinilai tak sebanding dengan penurunan produksi yang terjadi.

“Kami mengestimasti luas lahan yang dibutuhkan untuk menutup penurunan produksi bisa mencapai lima kali untuk di Inggris dan Wales. Secara global, diperlukan lahan yang 1,5 kali lebih luas dibandingkan lahan pertanian konvesional,” demikian bunyi penelitian tersebut.

Kepala Institute for Food and Agriculture Development Studies (IFADS) Iskandar Andi Nuhung menilai dikotomi antara pertanian organik dan non-organik tak perlu terus menjadi perdebatan ketika teknologi dan informasi diterapkan dalam praktik pertanian. Dengan adaptasi ini, Iskandar mengatakan bahwa pelaku usaha pertanian bisa menekan jumlah emisi melalui kontrol pada aspek input tanaman.

“Terdapat upaya memperlakukan komoditas pangan secara proposional sehingga kita bisa menekan dampak emisi, bagaimana pemupukan dilaksanakan sesuai kebutuhan tanaman. Dengan demikian input yang masuk benar-benar diserap dan tidak keluar sebagai emisi,” kata Iskandar kepada Bisnis akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi untuk mengetahui kebutuhan tanaman terbukti efisien. Menurutnya, komposisi pupuk yang tepat justru dapat mendongkrak produktivitas tanaman.

Senada dengan Iskandar, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengemukakan bahwa praktik pertanian sejatinya menerapkan prinsip karbon netral. Dia pun menjelaskan bahwa pertanian berkelanjutan tak hanya terbatas pada penerapan pertanian organik, namun lebih pada upaya-upaya konservasi.

“Tanah sawah memang menghasilkan metana. Kekuatan mengikat panas metana ini 21 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Dalam peternakan juga. Namun perlu diingat bahwa pertanian itu prinsipnya karbon netral. Walaupun melepas emisi, tapi diserap juga oleh tanaman,” terang Dwi.

Budi daya padi di Indonesia tercatat menyumbang 35,20% emisi di sektor pertanian, terbesar pertama yang disusul oleh emisi nitrogen hasil pengolahan tanah pertanian sebesar 29,57?n metana dari peternakan sebanyak 11,33%

POLA KONSUMSI

Jika pertanian organik dinilai tetap bakal menghasilkan emisi lebih besar karena membutuhkan lahan yang lebih luas, studi yang sama dari WRI menyebutkan bahwa perubahan pola konsumsi daging bisa menjadi jawaban.

Produksi daging hewan pemamah biak membutuhkan sumber daya paling besar di antara semua jenis makanan yang dikonsumsi.

Pada daging sapi misalnya, data WRI menunjukkan bahwa sub-sektor ini membutuhkan lahan 20 kali lebih besar dan menghasilkan emisi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan produksi kacang-kacangan untuk tiap gram protein yang dihasilkan. Kebutuhan lahan untuk peternakan sapi bahkan memerlukan area yang 140 kali lebih luas dibandingkan padi.

Penguatan peternakan skala kecil sebagaimana banyak berkembang di Indonesia disebut sejalan dengan visi pertanian berkelanjutan.

Menurut Darren S. Dimoelyo, Direktur Utama PT Surya Jaya Abadi Perkasa yang berperan sebagai Agriculture Sector Sponsor dari Infrabanx di Indonesia, industri peternakan memiliki tanggung jawab dalam mengarusutamakan sisi lingkungan hidup, tak hanya mengedepankan kecukupan pasokan pangan saja.

“Kita sedang merasakan pemanasan global, kalau melihat kondisi ini sebenarnya kurang cocok menjalankan proyek dengan konsentrasi pertanian yang tinggi karena emisi karbonnya lebih besar. Lebih cocok kalau dalam bentuk tersebar dan dalam jumlah kecil, bagaimana bisa lebih ramah lingkungan,” ujar Darren.

Hal ini pun diamini oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf. Dia tak memungkiri jika peternakan masih menghasilkan emisi GRK, namun hal itu disebutnya diminimalisasi dengan upaya pemanfaatan kotoran hewan untuk fermentasi pupuk pertanian.

“Kalau peternakan rakyat menurut saya malah menerapkan prinsip nol emisi. Kotoran sapi biasanya digunakan untuk fermentasi bahan pupuk pertanian dan tidak dilepas begitu saja. Kalau pun ada saya kira kecil. Bukan tidak ada namun cenderung lebih kecil dibanding skala perusahaan yang tidak memanfaatkan kotoran hewan ternak,” ujarnya.

Populasi dunia diperkirakan bakal menyentuh 10 miliar jiwa pada 2050 dengan potensi peningkatan konsumsi produk daging dan susu hampir 70% selama kurun 2010–2050. Sementara di Indonesia, konsumsi daging sapi diproyeksi tumbuh 0,87% setiap tahunnya dari 2,37 kg/kapita/ tahun pada 2018 menjadi 2,46 kg/kapita/tahun.

Target iklim menjadi isu mendesak mengingat produksi pangan erat pula kaitannya dengan siklus cuaca. Namun keselarasan pola makan dan usaha lebih luas tetaplah diperlukan demi menghadapi tantangan iklim dan mencapai keberlanjutan pangan.

Sumber: 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191223/99/1183887/pangan-pertanian-dan-perubahan-iklim-sebuah-tantangan#